Pemberitahuan Penuntasan Nasional Pengelolaan Ijazah Tahun Ajaran 2024/2025

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah telah menerbitkan surat resmi Nomor 12482/C/HK.07.00/2025 tanggal 16 Oktober 2025 tentang Penuntasan Nasional Pengelolaan Ijazah Tahun Ajaran 2024/2025.

Langkah ini bertujuan untuk menuntaskan seluruh proses pengelolaan ijazah secara nasional, terutama bagi peserta didik yang datanya masih belum sinkron pada Sistem Manajemen Ijazah akibat ketidaksesuaian NISN dan NIK.

Pokok Kebijakan:

Batas Waktu Nasional
- Pengajuan perpanjangan waktu oleh Dinas Pendidikan/Atase Pendidikan/SPK: maksimal 23 November 2025.
- Penutupan nasional Sistem Manajemen Ijazah: 30 November 2025.
- Setelah tanggal tersebut, tidak ada lagi perpanjangan penerbitan ijazah.
Verifikasi Faktual
- Sekolah wajib melakukan verifikasi data peserta didik yang masih residu.
- Hasilnya dituangkan dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dan disahkan oleh Dinas Pendidikan.
Penanganan Kasus Residu
- Peserta didik aktif dengan kendala data dapat diterbitkan ijazah setelah data diperbaiki.
- Peserta didik tidak ditemukan/fiktif tidak akan diterbitkan ijazah, dan sekolah wajib membuat SPTJM penolakan penerbitan.
Pelaporan Akhir
- Dinas Pendidikan menyampaikan laporan penyelesaian paling lambat 5 Desember 2025, berisi rekapitulasi peserta yang telah memperoleh ijazah dan daftar residu yang tidak dapat diterbitkan.
Pemantauan dan Evaluasi
- Direktorat Jenderal PAUD Dasmen dan Pusdatin akan melakukan evaluasi akhir.
- Sekolah yang tidak menindaklanjuti akan dicatat dalam laporan evaluasi kinerja data pendidikan tahun 2026.

Tujuan Utama:

Menjamin hak peserta didik untuk memperoleh ijazah yang sah, meningkatkan integritas data pendidikan nasional, dan memastikan seluruh proses pengelolaan ijazah berjalan transparan dan akuntabel.