Rangkuman Salinan SK 059.H.M.2025 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan TKA

Salinan SK 059.H.M.2025 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan TKA

pada postingan kali ini saya coba membuat merangkum isi Salinan SK Nomor 059/H/M/2025 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA).

Berikut poin-poin pentingnya:

Dasar Hukum

• UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

• UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

• Perpres No. 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

• Permendikdasmen No. 9 Tahun 2025 tentang Tes Kemampuan Akademik.

Tujuan

• Menjamin kelancaran, akuntabilitas, dan mutu pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA).

• Menjadi panduan teknis bagi pelaksana di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan satuan pendidikan.

• Mendukung seleksi akademik, penyetaraan jalur pendidikan, dan peningkatan kualitas pendidik.

Ruang Lingkup Juknis

1. Pendataan:

   • Basis data peserta dari Dapodik & EMIS.

   • Proses DNS (Daftar Nominasi Sementara) → Verifikasi → DNT (Daftar Nominasi Tetap).

   • Penerbitan kartu peserta & login.

   • 

2. Persiapan:

   • Kesiapan sarana (ruang, komputer, internet, listrik).

   • Spesifikasi minimal komputer & jaringan untuk moda daring dan semi daring .

   • Penunjukan proktor, teknisi, dan pengawas .

3. Pelaksanaan:

   • Menggunakan sistem berbasis komputer.

   • Moda daring (online penuh) dan semi daring (offline dengan sinkronisasi tertentu).

   • Dilaksanakan melalui tahapan simulasi → gladi bersih → tes resmi .

4. Peserta Khusus:

   • Fasilitasi peserta disabilitas (screen reader untuk netra).

   • Murid SMK yang sedang PKL bisa ikut di sekolah terdekat .

   • Ada mekanisme ujian susulan bila kendala teknis/non-teknis.

5. Hasil & Sertifikat:

   • Hasil diumumkan sesuai jadwal melalui laman resmi.

   • Diterbitkan DKHTKA (Daftar Kolektif Hasil TKA) dan SHTKA (Sertifikat Hasil TKA).

   • Verifikasi hasil dapat dilakukan melalui QR code atau laman kementerian .

   • Perbaikan identitas dan pencetakan ulang SHTKA dimungkinkan .

6. Pembiayaan:

   • Seluruh biaya TKA ditanggung pemerintah.

   • Murid tidak dipungut biaya apapun.

   • Honor proktor, teknisi, dan pengawas dibiayai dari APBD, BOS, atau sumber sah lainnya .

Penutup

Dengan adanya juknis ini, pelaksanaan TKA diharapkan:

• Terstandar secara nasional.

• Memberikan informasi hasil belajar yang valid.

• Menjadi acuan kebijakan peningkatan mutu pendidikan di Indonesia.